STANDAR PELAYANAN MINIMAL MDT

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 3201 Tahun 2013
TENTANG
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH

PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

            Pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan wujud dari kesadaran yang secara mandiri dikembangkan oleh masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa. Sebagai bagian dari pendidikan keagamaan yang sudah berkembang seiring dengan penyebaran Islam di Indonesia, pendidikan diniyah takmiliyah mempunyai peran yang amat penting bagi kehidupan umat islam.

Pendidikan ini tidak saja bertujuan untuk memberikan wawasan keagamaan (islam) kepada peserta didiknya, tetapi juga menanamkan karakter islam dan kebangsaan yang merupakan landasan penting pembangunan masyarakat islam khususnya dan bangsa indonesia pada umumnya.

Untuk memelihara keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah dan terus meningkatkan kualitasnya,maka diperlukan sistem pelayanan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan keagamaan. Oleh sebab itu sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan. Melalui standar pelayanan minimal pendidikan diniyah takmiliyah, pelayanan pendidikan keagamaan menjadi terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, sehingga tujuan pendidikan untuk melahirkan peserta didik yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan dapat dicapai.

          PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Pendidikan  nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dije askan ada 3 (tiga) jalur pendidikan, yaitu formal, non formal dan informal. Ketiga jalur pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan salah satu bentuk pendidikan keagamaan non formal yang memberi kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa.

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan keagamaan, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dengan peraturan tersebut lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang ada ditengah-tengah masyarakat diharapkan semakin berkembang dan berkualitas.

Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional memerlukan dukungan nyata dan pelayanan dari pemerintah dalam hal ini kementerian agama maupun pemerintah daerah  agar dapat meningkatkan kualitasnya.

Kerjasama antar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan keagamaan yang bermutu.

1

Agar kondisi tersebut menjadi semakin baik dan merata diseluruh daerah, diperlukan sistem pelayanan yang baik dengan tolak ukur dan indikator kinerja pemerintah maupun stuan pendidikan yang jelas. Oleh sebab itu Kementerian Agama perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dijadikan pedoman bagi Kementerian Agama RI, pemerintah daerah maupun satuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam memberikan pelayanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terhadap pendidikan keagamaan islam dapat terpenuhi dengan baik

B.  Dasar Hukum

Dasar Hukum dari penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah ini adalah :

1.      Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.     Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

3.     Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4.     Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

5.     Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;

6.     Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 2007 Tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral.

2

C.  Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah ini adalah :

(a)  Sebagai acuan pelayanan Pendidkan Madrasah Diniyah Takmiliyah bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah;

(b) Sebagai upaya pencapain Standar Pendidikan Nasional.

D. Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

3

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH

A.  Pengertian

Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan lembaga pendidikan non formal keagamaan yang berada dibawah binaan Kementerian Agama RI, salah satu kementerian negara yang tata kelolanya bersipat vertikal. Meski demikian kehadiran Madrasah Diniyah Takmiliyah sejak semula merupakan bentuk dari kontribusi masyarakat yang secara mandiri berpartisifasi aktif dalam menjalankan kegiatan pendidikan demi terwujudnya generasi beriman, berilmu dan berakhlak mulia.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun Madrasah Diniyah Takmiliyah.

            Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan dasar kepada masyarakat yang merupakan fungsi pemerintah dalam memenuhi dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, khususnya bidang pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

B.  Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah

            Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah baik tingkat Awaliyah, Wustha dan Ulya merupakan bagian dari kegiatan sosial dibidang pendidikan yang ada diwilayah Kabupaten/Kota.

4

            Secara teknis, pelayanan pendidikan madrasah diniyah takmiliyah merupakan wilayah kewenangan Kementerian Agama melalui Kementerian Agama Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan madrasah diniyah takmiliyah sendiri.

            Adapun standar pelayanan minimal pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1.    Penyelenggaraan oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam melayani masyarakat melalui pendidikan madrasah diniyah takmiliyah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab untuk memastikan hal-hal sebagai berikut :

(a)  Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki, yaitu maksimal 3 km untuk MDTA, 6 km untuk MDTW dan MDTU dari kelompok pemukiman di daerah terpencil;

(b) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk MDTA tidak melebihi 40 orang, dan untuk MDTW dan MDTU tidak melebihi 30 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas dan sarana yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran;

(c)  Di setiap satuan pendidikan tersedia tempat ibadah dan sarana/prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat praktikum keagamaan yang dibutuhkan peserta didik;

5

(d) Di setiap satuan pendidikan terdapat ruang guru/ustadz dan tenaga kependidikan yang masing-masing mempunyai satu meja dan satu kursi; dan di setiap satuan pendidikan terdapat ruang kepala yang terpisah;

(e)  Di setiap MDTA tersedia 1 (satu) orang guru/ustadz untuk 40 orang peserta didik; dan di setiap MDTW dan MDTU tersedia 1 orang guru/ustadz untuk setiap mata pelajaran;

(f)   Di setiap MDTA tersedia 1 (satu) guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/DIV Pendidikan Pesantren dan di setiap MDTW dan MDTU, guru yang mencapai kualifikasi tersebut mencapai 30%;

(g) Di setiap Kabupaten/Kota, semua kepala MDTA, MDTW dan MDTU berkualifikasi akademik S1/DIV Pendidikan Pesantren;

(h) Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas MDTA, MDTW dan MDTU memiliki kualifikasi S1 dan atau Pendidikan Pesantren;

(i)   Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 2 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;

(j)    Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

2.   Penyelenggaraan oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah

Satuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

(a)  Setiap MDTA, MDTW dan MDTU menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Kementerian Agama RI bagi setiap peserta didik;

6

(b)  Setiap MDTA, MDTW dan MDTU Menyediakan alat peraga yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum madrasah diniyah takmiliyah;

(c)  Setiap MDTA, MDTW dan MDTU memiliki 50 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi;

(d)  Setiap guru MDTA, MDTW dan MDTU bekerja 18 jam pelajaran perminggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;

(e)  Setiap MDTA, MDTW dan MDTU menyelenggarakan proses pembelajaran selama 30 minggu pertahun;

(f)    Setiap MDTA, MDTW dan MDTU menerapkan kurikulum yang sesuai dengan standar isi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama;

(g)  Setiap guru mengembangkan  menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampu;

(h) Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik/santri;

(i)    Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian peserta didik kepada kepala MDTA/MDTW/MDTU pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;

(j)    Kepala MDTA, MDTW dan MDTU melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap semester;

7

(k)  Kepala MDTA, MDTW dan MDTU menyampaikan laporan hasil ujian akhir Madrasah Diniyah Takmiliyah kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

(l)    Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis madrasah.

                                                                                                

C.  Pelaporan

            Kantor Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam implementasi SPM pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Secara operasional, pelaksanaan SPM pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dikoordinasikan oleh Kementerian Agama RI.

            Pelaksanaan SPM pendidikan diniyah dilaporkan oleh Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama RI sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Berdasarkan laporan tersebut Kementerian Agama RI bersama-sama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

D. Monitoring dan Evaluasi

            Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, Kementerian Agama RI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM pendidikan diniyah oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

8

Pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Teknis monitoring dan evaluasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

E.  Pendanaan

            Pendanaan pengelolaan pendidikan madrasah diniyah takmiliyah selain bersumber dari masyarakat, juga didukung oleh Pemerintah, baik yang dibebankan pada APBN Kementerian Agama maupun yang dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

F.  Pembinaan dan Pengawasan

            Pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kementerian Agama RI bersama-sama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Pemerintah Provinsi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut dilakukan secara berjenjang oleh Kementerian Agama RI di tingkat Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Pemerintah Provinsi di tingkat Provinsi, serta Kantor Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota.

9

PENUTUP

SPM pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dijalankan sebagai bentuk dari tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan keagamaan.

            Pengakuan terhadap pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berkembang di masyarakat harus disertai dengan perencanaan, pengorganisasian, pembinaan dan pengawasan yang maksimal sehingga peran lembaga pendidikan keagamaan non formal tersebut semakin baik dan bermutu. Penerapan SPM pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah juga menjadi bagian integral dari upaya untuk melakukan pentahapan dalam pencapaian Standar  Nasional Pendidikan.

Ditetapkan di Jakarta, 25 November 2013

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

TTD

H. NUR SYAM

Hotel Grand Mentari Banjarmasin, 27 September 2013